THE URGENCY OF COLLATERAL IMPLEMENTATION IN THE MUDHARABAH FINANCE OF SHARI…

Mudharabah financing is a transaction based on the principle of cooperation, so it does not require collateral. But financing does not always run smoothly. Finally, Islamic banks require collat…

ITIKAD BAIK PEMBELI TANAH SEBAGAI JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANPRES…

Edisi

Vol. 16, No 3

ISBN/ISSN

2527-4406

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

Arena Hukum: Jurnal Ilmu Hukum

No. Panggil

-

PROBLEMS OF APPOINTING ACTING REGIONAL HEADS FOLLOWING THE POSTPONEMENT OF …

The appointment of an official head in the area, as regulated in the provisions above, gives rise to polemics at the level of implementation. Some of the polemics that arise as a consequence of …

PENETAPAN AHLI WARIS AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN YANG BELUM TERCATATKAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kasus dalam perkara Nomor 762 K/Ag/2020, di mana Majlis Hakim menguatkan putusan Pengadilan Tinggi dan menolak putusan Pengadilan Negeri. Pertimbangan Majlis …

KEWENANGAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PERBANDINGA…

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tentang perbandingan kewenangan dan penyelesaian sengketa Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia dan Korea Selatan. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendeka…

PROBLEMS OF APPOINTING ACTING REGIONAL HEADS FOLLOWING THE POSTPONEMENT OF …

The appointment of an official head in the area, as regulated in the provisions above, gives rise to polemics at the level of implementation. Some of the polemics that arise as a consequence of …

PENGUATAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM SENTRALISASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN MIN…

Perubahan Undang-Undang Minerba membuat kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula berada pada pemerintah daerah menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat (sentralisasi). Penel…

DEBTORS LEGAL CERTAINTY POST CONSTITUTIONAL COURT’S DECISSION NO 18/PUU-X…

After the publication of PMK No. 18/PUU-XVII/2019, it essentially canceled the parate execution for the object of fiduciary guarantees over the debtor's control. However, until now, parate exec…

PROBLEMATIKA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG BERSIFAT FIKTIF POSITIF SETELAH…

Penelitian hukum doktriner ini bertujuan untuk menganalisa perkembangan akibat hukum dan perlindungan hukum terkait sikap diam Pemerintah terhadap permohonan kepada pejabat tata usaha negara. Sampa…

EKSISTENSI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DALAM MENGATASI STATUS KEWARGANEGARAAN BAG…

Penelitian ini mengkaji eksistensi kewenangan pemerintahan dalam mengatasi status kewarganegaraan bagi anak dari perkawinan beda negara, serta mengkaji eksistensi Undang- undang Nomor 12 Tahun 2006…