Text

PENGUATAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM SENTRALISASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERBA GUNA MEMINIMALISIR KORUPSI

---

Perubahan Undang-Undang Minerba membuat kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula berada pada pemerintah daerah menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat (sentralisasi). Penelitian yuridis normatif ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana prinsip transparansi diaplikasikan pasca adanya UU Minerba 3/2020. Hasil menunjukkan bahwa dengan perubahan kewenangan penerbitan IUP dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat tidak menghapuskan ancaman praktik korupsi suap karena tidak turut diperkuatnya prinsip transparansi. Padahal, prinsip transparansi merupakan kunci untuk meminimalisir korupsi suap izin tambang. Adapun solusinya adalah melakukan pembenahan regulasi dan penguatan kelembagaan untuk memperkuat prinsip transparansi dalam sentralisasi IUP.

---

Ketersediaan

UIB00007636

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

Arena Hukum: Jurnal Ilmu Hukum

No. Panggil

-

Penerbit

Malang : Universitas Brawijaya., 2023

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

2527-4406

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Vol. 16, No 3

Subjek

Hukum

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar