Text

PROBLEMATIKA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG BERSIFAT FIKTIF POSITIF SETELAH UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020

---

Penelitian hukum doktriner ini bertujuan untuk menganalisa perkembangan akibat hukum dan perlindungan hukum terkait sikap diam Pemerintah terhadap permohonan kepada pejabat tata usaha negara. Sampai diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat 3 (tiga) norma hukum yang berbeda mengenai akibat hukum sikap diam Pemerintah terhadap permohonan kepada pejabat tata usaha negara, yaitu fiktif negatif, dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, fiktif positif ditindaklanjuti dengan permohonan, yang diatur dalam Undang- Undang Administrasi Pemerintahan, dan fiktif positif tanpa ditindaklanjuti dengan permohonan, yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Berdasarkan asas bahwa hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama, maka akibat hukum yang berlaku adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian perlindungan hukum terkait sikap diam Pemerintah terhadap permohonan kepada pejabat tata usaha negara antara lain: penjatuhan sanksi administrasi, pengajuan permohonan penetapan KTUN fiktif positif ke PTUN, pengajuan gugatan sengketa tindakan pemerintahan, atau pengajuan laporan ke Ombudsman.

---

Ketersediaan

UIB00007633

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

Arena Hukum: Jurnal Ilmu Hukum

No. Panggil

-

Penerbit

Malang : Universitas Brawijaya., 2023

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

2527-4406

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Vol. 16, No 3

Subjek

Hukum

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar