Text

PENERAPAN POST-LEGISLATIVE SCRUTINY DALAM PEMANTAUAN DAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA: STUDI KASUS UU MINERAL BATUBARA

---

Artikel ini membahas tentang pengawasan pelaksanaan undangundang yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya DPR
melalui skema pemantauan pelaksanaan undang-undang yang
sudah dibentuk sejak tahun 2015. Artikel ini berargumen
bahwasanya pengawasan pelaksanaan undang-undang yang
selama ini dilakukan oleh Badan Legislasi maupun Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang tidak berjalan
dengan baik. Argumen tersebut dibuktikan dengan temuan
analisis yaitu: lemahnya kualitas hasil kajian pengawasan
pelaksanaan undang-undang, keberadaan substansi undangundang yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan
nilai dan norma masyarakat, serta kedudukan dari Mahkamah
Konstitusi yang lebih banyak memberikan masukan dan
dorongan untuk hukum yang lebih berkeadilan bagi masyarakat.
Sebagai salah satu cara untuk mengembalikan marwah legislatif
dalam proses legislasi khususnya dalam pengawasan
pelaksanaan undang-undang, maka penulis mendorong untuk
pengawasan yang dapat dilaksanakan melalui konsep post
legislative scrutiny. Konsep tersebut telah digunakan oleh
parlemen di sejumlah negara dalam menghasilkan produk
legislasi yang lebih efektif pemberlakuannya serta menghindari
permasalahan legislasi yang buruk. Untuk itu, artikel ini akan
secara khusus melakukan studi kasus penerapan post legislative
scrutiny terhadap UU Minerba.

---

Ketersediaan

UIB00007577

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Penerbit

salatiga : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana., 2023

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

2541-5417

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Vol. 7, No. 2

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Perpustakaan Universitas Islam Batik

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar