Text

EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YANG BELUM INKRACHT BERKENAAN DENGAN HAK ASUH ANAK

---

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan dalam hal terjadi pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya, anak tetap berhak bertemu dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya. Namun, situasi yang terjadi dalam masyarakat dan adanya kekosongan hukum menunjukkan bahwa sering kali anak tidak dapat bertemu dengan orangtuanya yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh karena putusan perkara perceraian tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Penelitian yuridis normative ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Konsep perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan
lain juga mencakup perlindungan anak dalam situasi konflik rumah tangga orang tuanya, dan perlindungan dalam situasi proses hukum terhadap konflik rumah tangga orangtua masih berjalan dan belum berkekuatan hukum tetap. Peneliti merekomendasikan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Agama, dalam hal ini perlu adanya penambahan norma hukum yang mengatur bahwasanya anak harus diserahkan kepada orangtua yang menjadi pemegang hak asuh sejak putusan pengadilan diucapkan, atau penerbitan Peraturan Mahkamah Agung sebagai dasar hukum pelaksanaan eksekusi

---

Ketersediaan

UIB00007598

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

Arena Hukum: Jurnal Ilmu Hukum

No. Panggil

-

Penerbit

Malang : Universitas Brawijaya., 2023

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

2527-4406

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Vol. 16, No 1

Subjek

Hukum

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar